Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi. Foto : Eno/Man

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar melakukan reformasi birokrasi tahun 2021. Menurutnya, dengan kehadiran Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru, seharusnya KKP lebih fokus membenahi infrastruktur internal birokrasi terlebih dahulu, termasuk perihal administratifnya.

“Coba perhatikan apa sih yang menjadi akar permasalahan di KKP sehingga menyebabkan realisasi anggaran tahun 2020 tidak sesuai target?” tegas Dedi di sela-sela Rapat Dengar Pendapat mengenai Progres dan Evaluasi Bantuan Pemerintah Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sekaligus Pelatihan dan Penyuluhan Masyarakat Tahun 2020 dengan jajaran KKP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1/2021). 

Politisi Partai Golkar itu menyoroti soal Bantuan Bibit Rumput sebagai permasalahan  program kerja KKP. Berdasarkan paparan Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP M. Zaini dari 200.000 kg bantuan bibit rumput laut yang ditargetkan, sekitar 83.51 persen yang terealisasi. Akan tetapi Dedi menyatakan program ini tidak berjalan, bahkan hilang.

“Covid-19 dan perubahan cuaca tidak bisa dijadikan alasan tidak berjalannya program kerja. Cara berpikir KKP dalam membuat program kerja belum komprehensif. Menurut saya, sudah tidak layak kementerian membuat pengadaan skala kecil, perlu dihilangkan. Lebih baik fokus pada sedikit program yang berdampak besar. Lalu perbaiki pengawasan dan pembenahan internal KKP,” tanggap Dedi.

Sepanjang tahun 2020, program kerja KKP seperti Bantuan Bibit Rumput Laut, Bioflok, Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP), dan Budidaya Manggot tidak berjalan sesuai yang dipaparkan Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zaini. Sebagian besar Anggota Komisi VI menolak paparan tersebut. “Kejadian di tahun lalu cukup jadi pembelajaran. Kami tegaskan sekali kembali, jangan sampai terulang lagi,” pungkasnya. (ts/sf)